Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi
20 September 2024
Edit
TEMPO.CO, Jakarta - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak disebut-sebut telah bocor. Tidak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menkeu Sri Mulyani, sampai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ihwal dugaan bocornya data NPWP mencuat ketika pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums yang berisi tentang telah diretasnya 6 juta data NPWP dan diperjualbelikan dalam situs secgron oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu hanya Rp150 juta.
Presiden Joko Widodo langsung bereaksi atas insiden itu. Ia meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran NPWP tersebut.
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” katanya di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain.
“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.
Ia mengatakan hal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker agar bisa masuk.
Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Ditjen Pajak dan Kemenkeu mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.
Sumber : bisnis.tempo.co